JK Kecewa, Rizal Ramli : Kok Kuciwa?

JAKARTA-Kekecewaan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla terhadap kinerja membel para menteri ekonomi Kabinet Kerja dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada 2017 tidak tercapai dipertanyakan Ekonom senior sekaligus tokoh nasional Rizal Ramli.

Kekecewaan JK juga dianggap aneh sebab yang memilih tim ekonomi tersebut adalah Jusuf Kalla

“Lha yang usulkan dan pilih menteri ekonomi situ, kok kuciwa? kata Rizal melalui pesan singkat kepada redaksi, Jumat (29/12/2017).

Seperti diketahui, Dua hari lalu (Rabu, 27/12/2017), JK mengumpulkan para menteri ekonomi di rumah dinasnya. Berbagai masalah perekonomian nasional serta antisipasinya di tahun depan menjadi pokok bahasan dalam pertemuan tersebut. JK mengakui pertumbuhan ekonomi 2017 tak sesuai harapan.

Hadir dalam pertemuan di rumah dinas Wapres JK di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, itu Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tak hadir digantikan oleh Wamenkeu Mardiasmo. Ada pun JK didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohammad Oemar dan Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi serta Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto.

Di banyak kesempatan Rizal Ramli mengungkapkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa digenjot hingga 6,5 persen.

“Pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi lagi. Caranya harus bikin growth story yaitu cara inovatif. Jadi jangan melakukan pengetatan keuangan, tetapi malah harus diperlonggar,” kata Rizal Ramli.

Ada sejumlah terobosan yang ditawarkan RR, demikian Rizal Ramli disapa, untuk memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen tahun depan. Pertama, memperlonggar anggaran atau belanja pemerintah. Di tengah perlambatan ekonomi, katanya, pengetatan anggaran seperti dilakukan tim ekonomi saat ini merupakan kebijakan yang tidak tepat.

“Pengetatan belanja akan membuat ekonomi stagnan. Kebijakan ini terbukti gagal di sejumlah negara seperti Yunani,” kata mantan Menko Perekonomian era Gus Dur ini.

Kedua, memompa fiskal dengan menggunakan dana non-APBN. RR menyebut kebijakan Presiden Jokowi memacu pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dengan menggunakan APBN sudah tepat. Namun, pembangunan infratruktur di Pulau Jawa harus menggunakan dana di luar APBN. Kebutuhan dana ini, katanya, bisa diambil melalui kebijakan revaluasi aset BUMN.

Dalam hitungannya, revaluasi aset bisa meningkatkan aset BUMN menjadi 2500 triliun sehingga bisa mendapatkan dana pinjaman sebesar 100 milar dolar AS.

Ketiga, sebut mantan Menteri Keuangan dan Menko Maritim ini, memompa bisnis ritel dengan cara meningkatkan kredit. Pertumbuhan kredit harus mencapai 15-17 persen, sebut dia, sehingga bisa menggerakkan roda perekonmian rakyat. Kisah sukses PT Permodalan Nasional Madani (PNM Persero) meningkatkan pertumbuhan kredit bisa dijadikan contoh. Program ini berhasil menggaet 2 juta nasabah dengan pinjaman modal antara Rp2-3 juta. Karena itu, dia berharap agar pemerintah menambah modal usaha kelompok tersebut dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 5 triliun.

“Dengan modal sebesar itu, para ibu yang bisa terjangkau bisa mencapai 60 juta orang,” ujarnya.

Selama ini, kata Rizal Ramli, mayoritas kredit menjangkau golongan perusahaan besar yaitu mencapai 73 persen. Sebesar 17 persen menjangkau perusahaan skala menengah dan skala kecil, dan sisanya baru golongan kelas menengah ke bawah.

“Kenapa pola ini tidak digeser (lebih banyak untuk golongan kelas menengah ke bawah),” ucapnya.

Mantan Kepala Bulog ini mengatakan, saat ini tidak bisa lagi menggunakan pendekatan biasa-biasa saja, tetapi harus menggunakan terobosan. Keberanian melakukan terobosan yang menyebabkan sejumlah negara tetangga mencapai pendapatan yang jauh lebih tinggi dari Indonesia. Pendapatan Korea misalnya mencapai 10 kali lipat, Taiwan 7 kali lipat, bahkan Malaysia yang mencapai 4 kali lipat. Padahal, puluhan tahun lalu pendapatan negara itu sama dengan Indonesia.

“Jadi, Indonesia tertinggal bukan hanya karena korupsi, tetapi juga karena kita tidak berani mengambil risiko,” pungkasnya.

Recommended For You

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *